<<< Selamat datang di situs resmi Persatuan Pelajar Indonesia IIUM >>>

 

 :: Menu ::

::Links ::
 
PPI Pusat
PPI UKM
PPI UPM
PPI Sunway
PPI UM
PPI USM
PPI KL
PPI Kajang
PPI UUM
ALHAMBRA
IIUM

 

Artikel

Supaya TKI Tak Menjadi Masalah 

Masyhudi Muqorobin

TKI adalah pendatang haram. Sekalipun tak semua TKI masuk ke Malaysia secara ilegal – sebagian dari mereka fatang secara resmi melalui perwakilan atau agen TKI – label menyakitkan itu tak dapat dihindari. 

Sebenarnya bukan semata salah TKI hingga terjadi kasus terlunta-luntanya TKI di Malaysia akhir-akhir ini. Banyaknya kasus ketidakserasian hubungan kerja seperti perlakuan majikan yang tidak senonoh atau kurang berperikemanusiaan; gaji yang terlalu rendah; sampai pada keinginan TKI untuk mencari gaji yang lebih tinggi, berbuntut pada larinya para pekerja. Sementara passpor mereka masih berada ditangan majikan yang ditinggalkannya. 

Siapa bilang banyaknya TKI ilegal juga semata salah si TKI. Sang majikan di Malaysia ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan shortcut, tanpa harus mengurus perizinan yang biayanya berkisar antara 5 sampai 10 juta rupiah, bahkan lebih. Meskipun secara hukum, bila kedapatan menyimpan pekerja ilegal, bisa dikenai sangsi yang amat tinggi, karena dianggap melindungi orang yang masuk wilayah negara secara haram, mereka berani nekad berbuat seperti itu. Seringkali, aparat kepolisian maupun imigrasi bisa diajak berdamai atau disuap.  

Jumlah TKI di Malaysia, legal maupun ilegal, sampai saat ini masih menduduki tempat teratas, dibanding pekerja asing dari negara lain. Pekerja asing yang terdaftar secara sah berjumlah 769,000 orang, 566,000 daripadanya adalah TKI. Adapun jumlah tenaga kerja ilegal diperkirakan lebih dari sejuta orang.  

TKI adalah tenaga kerja primadona karena transaction costs yang murah, rendahnya gaji, mau bekerja keras, rasa serumpun dan kesamaan bahasa. TKI, termasuk wanitanya (TKW), masuk ke Malaysia secara masif sekitar tahun delapan puluhan. Secara garis besar mereka bekerja pada empat sektor, yaitu jasa konstruksi, industri manufaktur, perkebunan dan pertanian (peladangan), serta rumah tangga. TKW banyak menempati sektor rumah tangga dan industri. Pada sektor rumah tangga inilah masalah banyak muncul. Misalnya pelanggaran hak individu pembantu, termasuk perlakuan sewenang-wenang oleh majikan.  

Meskipun tidak diragukan lagi akan banyaknya sumbangsih yang diberikan, kehadiran TKI di Malaysia juga membawa implikasi sosial. Secara beruntun terjadi peristiwa yang melibatkan TKI, mulai dari kerusuhan Nilai yang melibatkan sekitar 500 TKI di asrama Hualon Corporation (M) BHD, penyerangan warga Utara di Sepang, dan bentrokan massal yang melibatkan 20 orang TKI di Kedah.  

Mencermati kasus-kasus yang muncul, maka pemerintah Malaysia melalui deputi Perdana Menteri, Abdullah Badawi, Februari lalu mengumumkan strategi baru bagi pengambilan tenaga kerja asing. Kali ini TKI ditempatkan sebagai alternatif terakhir, bahkan melarang pemasokan TKI baru untuk sektor-sektor tertentu. Rencana “rasionalisasi” tersebut mendapat tanggapan cukup serius dari berbagai kalangan di tanah air. Tak kurang presiden Megawati sendiri mengutus Matori Abdul Jalil, lalu disusul oleh Menkeh dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Sayang hasilnya belum memuaskan.  

Imbas dari statement Deputi PM itu, membuat para majikan, kontraktor maupun para pengusaha asing berlomba-lomba mencari tenaga kerja dari Asia Tengah. Disitulah mereka menghadapi kendala. Selain tingkat konsumsinya – dua atau tiga kali lipat dari TKI – juga kemungkinan kesulitan interaksi sosial yang dihadapi ketika banyak pekerja yang berasal bukan dari negara yang berbahasa Melayu. Inilah dilema yang dihadapi oleh Malaysia. 

Di lain pihak, keputusan Badawi adalah wajar dan bisa dipahami mengingat gejolak perubahan sosial yang muncul akibat kehadiran TKI. Selama sepuluh tahun terakhir, di Malaysia kerap terjadi praktik pungli dan pemerasan. Padahal, di awal tahun 1990-an, praktik-praktik seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Pengaruh negatif ini, disadari atau tidak oleh rakyat Malaysia, akan berkurang seiring penciutan jumlah TKI tersebut. 

Konsekwensi atas “rasionalisasi” kebijakan tenaga kerja ini adalah “otomatisasi” atau “robotisasi” di satu sisi, dan “nasionalisasi” di berbagai sektor, terutama industri. 

Terlepas dari pengaruhnya bagi Malaysia sendiri, penciutan jumlah TKI bagaimanapun tetap mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memikirkan alternatif bagi penyediaan kesempatan kerja bagi ratusan ribu TKI yang terpaksa balik kandang. Salah satu solusinya, membekali mereka pengetahuan dan ketrampilan melalui latihan secukupnya untuk mempersiapkan suatu usaha kecil yang mandiri. 

Upaya preventif terhadap kasus serupa di hari depan sekaligus pemulihan hubungan baik dengan Malaysia dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi saluran diplomatik yang perankan oleh KBRI dan Konsulat-konsulatnya, khususnya yang menyangkut bidang ketenaga-kerjaan. Upaya lainnya, membendung kemungkinan perilaku kriminal seperti keterlibatan dalam kasus narkoba dan perkelahian massal di kalangan TKI. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sosial kerja memang cukup rawan dari segi pelanggaran nilai keagamaan dan etika (akhlaq). Niat baik Menakertrans, Jacob Nuwa Wea, untuk mengirim tenaga da’i hendaknya dapat segera ditindaklanjuti dibawah koordinasi bersama antara KBRI dan pemerintah.  

Sejumlah pengamat menyatakan, lemahnya posisi TKI secara hukum menuntut disediakannya tim advokasi dari Indonesia yang dibantu oleh para mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Tim ini harus bekerjasama dengan LSM lokal yang lebih mengetahui tentang berbagai prosedur hukum di negeri jiran. Akhirnya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kasus TKI ilegal apalagi yang sampai terlunta di negeri orang.

 :: Informasi ::

:: Sebuah karya ::

Copyright © 2003 PPI IIUM. All rights reserved.
Designed and maintained by Razy.
Comments and suggestions please email
webmaster